Langsung ke konten utama

Dekan FIKES Bantah Mempersulit Peserta LPK

Reporter : Salsabila Putri Ivani, Salwa Alya
Editor : Salsabila Rosada

Isu terkait keberangkatan peserta Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Jepang dari Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Islam As-Syafi’iyah (UIA) ramai dibicarakan di kalangan mahasiswa. Menanggapi hal tersebut, Dekan FIKES UIA, Siti Fatima, akhirnya angkat bicara. Ia menyatakan bahwa dirinya telah menerima informasi mengenai isu ini sejak Kamis (12/6).

“Ya, saya sudah menerima informasi semalam dari Pak Agus (Wakil Dekan FIKES -red),” ujarnya saat ditemui Tim Redaksi Katuara pada Senin (16/6). Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Rektor III, Damrah Mamang. Ia mengatakan bahwa program LPK Jepang ini diketahui oleh pihak universitas karena telah memiliki nota kesepahaman (MoU).

“Kami disini hanya sebagai pelaksana bahwa universitas telah melakukan kegiatan MoU, dan karena salah satu programnya ditujukan untuk perawat, maka kami menyosialisasikan kepada mahasiswa keperawatan. Selanjutnya, mahasiswa yang berminat mendaftarkan diri langsung ke LPK. Kami (FIKES -red) hanya bertugas menyosialisasikan,” jelasnya.

Ia juga membantah anggapan bahwa fakultas mempersulit mahasiswa atau peserta yang ingin mundur dari program tersebut.

“Terkait pengunduran diri, kebijakan berasal dari pihak LPK. Mahasiswa diminta membuat surat pengunduran diri. Ada beberapa yang sudah membuat surat, dan uang mereka dikembalikan setelah dipotong untuk biaya paspor dan kursus. Namun, memang ada juga yang mengundurkan diri sebelumnya tanpa proses yang jelas. Beberapa mungkin merasa kesulitan belajar bahasa Jepang sehingga memilih mundur,” katanya.

Fatima menegaskan bahwa uang pendaftaran dari mahasiswa tidak satu pun masuk ke fakultas, melainkan langsung disetorkan ke pihak LPK.

“Kalau mahasiswa sudah membayar, kami tidak menerima uang sepeser pun. Tidak ada praktik ‘colong-mencolong’. Uang sebesar Rp25 juta itu langsung diserahkan kepada lembaga, bukan kepada fakultas,” tegasnya.

Ia juga mengklarifikasi mengenai isu paksaan dalam program vaksinasi pada tahun 2021. Fatima menyatakan bahwa tidak ada paksaan, bahkan mahasiswa justru antusias karena mendapatkan insentif.

“Program relawan vaksinasi kami sosialisasikan kepada seluruh mahasiswa. Tidak ada paksaan. Justru karena ada fee , mereka berebut ingin ikut. Kalau saya batasi hanya satu kelas, malah mereka protes. Jadi kami umumkan di grup, dan banyak yang mendaftar secara sukarela,” jelasnya.

Terkait keberlanjutan program LPK, Fatima menyampaikan bahwa tahun ini masih ada peserta yang diberangkatkan.

“Awalnya lima orang diberangkatkan. Pada Mei lalu, enam orang, termasuk saudara Pak Agus, juga diberangkatkan. Akhir bulan ini, satu orang lagi, Winda, akan berangkat. Dia sebelumnya menyatakan ingin melanjutkan, belajar lebih giat, dan akhirnya lulus. Kalau sudah lulus N4, baru bisa diberangkatkan. Itu syarat mutlak dari pihak LPK,” terangnya.

Ia juga menyebut bahwa mahasiswa UIA yang telah bekerja di Jepang merasa senang dan diapresiasi oleh pihak institusi di sana.

“Alhamdulillah, ini sekaligus menjadi ajang promosi. Saat kami ke Jepang, kami bertemu langsung dengan Presiden Direktur dan Kepala SDM di sana. Mereka menyampaikan bahwa lulusan UIA lebih baik dibanding caregiver lokal. Bahkan, saat peserta tiba di Jepang, mereka langsung menandatangani kontrak dan kini menerima honor lebih tinggi dari tenaga kerja Jepang untuk pekerjaannya,” tambahnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

"Apa Kabar, Jepang?" Nelangsa Lima Tahun Peserta LPK yang Tak Kunjung Datang

‎  Reporter : Salwa Alya Editorial : Reyhaanah, Salsabila Rosada Bagai menepuk air di dulang, sejumlah peserta program kerja ke Jepang Universitas Islam As-Syafiiyah (UIA) gelombang pertama 2020 menyampaikan rasa kecewanya terhadap ketidakjelasan dari tindak lanjut program tersebut. Program yang diikuti sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes) UIA saat pandemi COVID-19 melanda itu, tak kunjung terlihat ke mana kapal akan berlabuh. Berdasarkan sumber dari Katuara, program itu awalnya menjanjikan kesempatan kerja di Jepang melalui jalur kerja sama antara yayasan, perguruan tinggi, dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Sayangnya, salah satu peserta yang sudah mendaftar sejak 5 tahun lalu itu, tidak mendapatkan kepastian sampai saat ini. Padahal, Ia sudah mengikuti proses pendaftaran dan membayar biaya sebesar Rp15–16 juta untuk berbagai keperluan administrasi dan tes awal.  "Orang tua saya menyarankan untuk membatalkan saja karena sudah tidak ada kepastian. Al...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KASTRAT UIA: Pemantik Api yang Telah Lama Mati

Reporter: Muhamad Solihin Editor: Salsabila Rosada Di tengah dinamika kampus yang cenderung pasif, sekelompok mahasiswa muncul membawa keresahan. Mereka melihat bahwa mahasiswa Universitas Islam As-Syafi'iyah, secara umum, lebih sibuk mengejar kelulusan ketimbang memahami realitas sosial di sekelilingnya. Diskusi kritis nyaris tak terdengar. Peran organisasi kampus pun dinilai minim. Dalam situasi inilah KASTRAT UIA (Kajian Aksi dan Strategis UIA) lahir—bukan hanya sebagai organisasi, tetapi sebagai gerakan kesadaran. Dari keresahan, KASTRAT terbentuk sebagai respons terhadap minimnya ruang kritis di lingkungan kampus. Para pendirinya menyadari bahwa mahasiswa tidak boleh sekadar menjadi penikmat bangku kuliah dan pengumpul IPK. Mahasiswa adalah agen perubahan ( agent of change ) yang seharusnya hadir sebagai pemantik kesadaran sosial. Dengan semangat itu, mereka membentuk wadah diskusi, literasi, dan aksi yang bertujuan untuk menumbuhkan kembali budaya berpikir kritis ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

#Rubrik Perspektif Polemik LPK Jepang UIA : Kurangnya Keterbukaan Komunikasi yang Timbulkan Asumsi

Oleh : Tim Redaksi Katuara “5 tahun, sebuah proses yang tidak sebentar…” Setelah hampir 5 tahun berjalannya program kerja sama antara UIA dengan LPK DGII untuk keberangkatan ke Jepang, Ulul Azmi, salah satu peserta LPK Jepang UIA, akhirnya memberanikan diri mengungkapkan keluhannya ke publik. Pasalnya, Ia sudah mendaftarkan diri sejak 2020 lalu, namun hingga saat ini belum juga berhasil berangkat. Padahal, Ia sudah membayarkan uang sebanyak Rp20 juta dan sudah acap kali ikut berbagai pelatihan, baik yang diadakan LPK maupun di luar. "Sudah hampir 5 tahun sejak pendaftaran, tapi tidak ada kepastian. Kami sudah mengeluarkan biaya sekitar Rp20 juta, namun tidak jelas digunakan untuk apa saja." Mahasiswa alumni Akademi Keperawatan 2017 ini menambahkan, bahwa dirinya rela untuk keluar dari pekerjaan demi mengikuti program LPK ini, dengan harapan dirinya bisa segera berangkat. Namun apa daya, nilai yang kurang menjadi salah satu kendala yang mengakibatkan dirinya masih ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya