Langsung ke konten utama

#PerspektifKatuara : Perpindahan Pembayaran dari Bukopin ke Muamalat


Pembayaran adalah sebuah masalah yang sangat vital, baik bagi mahasiswa maupun pihak kampus. Dari pembayaran inilah nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana kampus maupun anggaran untuk kemahasiswaan. Beberapa pekan ini, timbul polemik yang terjadi di kalangan mahasiswa, yakni perpindahan pembayaran via Bank. Seperti yang telah diketahui, untuk pembayaran administrasi kampus dilakukan via Bank Bukopin yang sudah ada di kampus, dengan Bank Muamalat. Tim Redaksi Katuara UIA mendapat waktu untuk mewawancara Kepala BAAK UIA, Dadun Abdul Kohar pada Selasa kemarin (9/10). Berikut adalah hasil dari wawancaranya.

Alasan perpindahan bank?
Pertama, kami harus sampaikan bahwa ini adalah permintaan dari beberapa dosen, yang mengatakan bahwa kita ini kampus yang berlabel “Islam”. Kemudian kami juga memahami fatwa MUI yang mengharamkan bunga atau riba itu sendiri. Jadi kami coba mencari vendor yang mendukung, kemudian kami menemukan yang sekarang (Bank Muamalat –red).

Ada alasan Lain?
Kami juga sedang dalam tahap pembenahan sistem dan internal kami. Maksudnya, kami ingin kedepan untuk urusan administrasi cukup dilakukan secara daring saja. Untuk masalah pembayaran, pengisian FRS nantinya akan dilakukan secara daring. Kalau bisa kita lihat, untuk staff BAAK sendiri hanya ada 4 orang, sedangkan jumlah mahasiswa ada 3000an orang. Sedangkan pengisian FRS dan pembayaran masih dilakukan secara manual. Pasti dalam kerja mereka ada error yang dibuat, makanya terkadang data yang seharusnya sudah input namun ternyata belum ter back up, sedangkan untuk mengumpulkan data ke kopertis juga ada deadline. Kadang, ada saja mahasiswa yang tidak mengumpulkan FRS yang asli, sehingga kami kebingungan untuk melakukan input data mereka.
Kami ingin ada vendor yang memfasilitasi ini. Vendor yang lalu (Bank Bukopin –red) tidak menyediakan itu. Bank Muamalat menyediakan sistem ini, dengan nama “Smart Campus”.

Masalah error saat pembayaran di Bank yang baru. Ada apa?
Ini juga yang menjadi problem di vendor saat ini. Sistem pembayaran di UIA yang berbeda dari kampus lain menyebabkan vendor kesulitan untuk melakukan input. Misalnya, untuk jangka pembayaran angkatan 2018 dan 2017 itu dengan jumlah yang hampir sama. Sedangkan di angkatan 2016 ke atas itu berbeda pola pembayaran dan juga total biayanya. Itu yang menjadi problem bagi vendor saat ini. Nanti saat sudah diterapkan “Smart Campus”, insya Allah kesalahan akan berkurang.

Apa yang dimaksud dengan “Smart Campus”?
Ini adalah sistem daring yang disediakan oleh Bank Muamalat. Sudah banyak kampus yang di Jakarta yang menggunakan ini. Nantinya, sistem ini mencakup pembayaran kuliah, absensi mahasiswa, kartu ujian, dan juga nilai dari mahasiswa. Jadi mahasiswa nantinya tidak perlu repot antre di BAKU dan BAAK untuk cek pembayaran, cukup print kartu ujian sendiri dan BAKU hanya mengecap saja. Sistem ini lah yang nanti akan digunakan oleh mahasiswa UIA, agar meminimalisir human error.
Untuk masalah pembayaran, juga akan lebih tercatat lagi. Nantinya mahasiswa bisa membayar lebih mudah dan pastinya, tidak lewat dari deadline yang telah ditentukan.

Kapan akan disosialisasikan?
Rencana kami akan sosialisasi di pertengahan semester ganjil ini. Untuk pelaksanaannya akan dilakukan pada awal semester genap. Untuk input data pertama kami akan melakukan mundur, yakni dari semester 1 karena mereka hanya mengisi FRS saja. Untuk semester 3 ke atas nantinya akan dimasukkan rekap nilai juga. (Redaksi Katuara UIA)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

"Apa Kabar, Jepang?" Nelangsa Lima Tahun Peserta LPK yang Tak Kunjung Datang

‎  Reporter : Salwa Alya Editorial : Reyhaanah, Salsabila Rosada Bagai menepuk air di dulang, sejumlah peserta program kerja ke Jepang Universitas Islam As-Syafiiyah (UIA) gelombang pertama 2020 menyampaikan rasa kecewanya terhadap ketidakjelasan dari tindak lanjut program tersebut. Program yang diikuti sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes) UIA saat pandemi COVID-19 melanda itu, tak kunjung terlihat ke mana kapal akan berlabuh. Berdasarkan sumber dari Katuara, program itu awalnya menjanjikan kesempatan kerja di Jepang melalui jalur kerja sama antara yayasan, perguruan tinggi, dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Sayangnya, salah satu peserta yang sudah mendaftar sejak 5 tahun lalu itu, tidak mendapatkan kepastian sampai saat ini. Padahal, Ia sudah mengikuti proses pendaftaran dan membayar biaya sebesar Rp15–16 juta untuk berbagai keperluan administrasi dan tes awal.  "Orang tua saya menyarankan untuk membatalkan saja karena sudah tidak ada kepastian. Al...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KASTRAT UIA: Pemantik Api yang Telah Lama Mati

Reporter: Muhamad Solihin Editor: Salsabila Rosada Di tengah dinamika kampus yang cenderung pasif, sekelompok mahasiswa muncul membawa keresahan. Mereka melihat bahwa mahasiswa Universitas Islam As-Syafi'iyah, secara umum, lebih sibuk mengejar kelulusan ketimbang memahami realitas sosial di sekelilingnya. Diskusi kritis nyaris tak terdengar. Peran organisasi kampus pun dinilai minim. Dalam situasi inilah KASTRAT UIA (Kajian Aksi dan Strategis UIA) lahir—bukan hanya sebagai organisasi, tetapi sebagai gerakan kesadaran. Dari keresahan, KASTRAT terbentuk sebagai respons terhadap minimnya ruang kritis di lingkungan kampus. Para pendirinya menyadari bahwa mahasiswa tidak boleh sekadar menjadi penikmat bangku kuliah dan pengumpul IPK. Mahasiswa adalah agen perubahan ( agent of change ) yang seharusnya hadir sebagai pemantik kesadaran sosial. Dengan semangat itu, mereka membentuk wadah diskusi, literasi, dan aksi yang bertujuan untuk menumbuhkan kembali budaya berpikir kritis ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

#Rubrik Perspektif Polemik LPK Jepang UIA : Kurangnya Keterbukaan Komunikasi yang Timbulkan Asumsi

Oleh : Tim Redaksi Katuara “5 tahun, sebuah proses yang tidak sebentar…” Setelah hampir 5 tahun berjalannya program kerja sama antara UIA dengan LPK DGII untuk keberangkatan ke Jepang, Ulul Azmi, salah satu peserta LPK Jepang UIA, akhirnya memberanikan diri mengungkapkan keluhannya ke publik. Pasalnya, Ia sudah mendaftarkan diri sejak 2020 lalu, namun hingga saat ini belum juga berhasil berangkat. Padahal, Ia sudah membayarkan uang sebanyak Rp20 juta dan sudah acap kali ikut berbagai pelatihan, baik yang diadakan LPK maupun di luar. "Sudah hampir 5 tahun sejak pendaftaran, tapi tidak ada kepastian. Kami sudah mengeluarkan biaya sekitar Rp20 juta, namun tidak jelas digunakan untuk apa saja." Mahasiswa alumni Akademi Keperawatan 2017 ini menambahkan, bahwa dirinya rela untuk keluar dari pekerjaan demi mengikuti program LPK ini, dengan harapan dirinya bisa segera berangkat. Namun apa daya, nilai yang kurang menjadi salah satu kendala yang mengakibatkan dirinya masih ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya